* Diskusi Grup WA Birokrat Menulis (Tanggal 8 Februari 2017)

Diskusi berawal dari pertanyaan Pak Soffan Marsus tentang penulisan buku terkait akuntabilitas kinerja sektor publik yang mengalir cukup panjang namun tetap menarik. Buku ini ditulis oleh mahasiswa program D3 STAN, dengan editor Pak Rudy Harahap, untuk memenuhi tugas mata kuliah audit kinerja yang diampu oleh Pak Rudy Harahap. Dalam proses penulisan buku ini mahasiswa D3 dibagi secara kelompok berdasarkan tema-tema yang akan dibahas secara terstrukur menjadi satu buku tentang pengelolaan kinerja.

Diskusi pun sempat menyinggung tentang paradigma pemeriksaan di Indonesia saat ini yang lebih menekankan pada aspek keuangan dari pada efektivitas yang berimplikasi pada kebutuhan akan penerapan manajemen kinerja yang lebih matang. Pengelolaan kinerja lah yang menjadi backbone integrasi sistem-sistem lain, bukan penganggaran. Perkembangan di negara maju, seperti New Zealand justru berbeda. Negara ini memberikan opini terhadap rencana strategis yang disusun oleh organisasi sektor publik. Di Indonesia, dalam banyak hal renstra masih dianggap sebagai formalitas. Dokumen ini lah yang sebenarnya menjadi kunci yang akan menentukan wajah pembangunan Indonesia.

Berikut diskusi lengkapnya…

RUDY HARAHAP: Terkait dengan penerbitan buku, saat itu kita kesulitan mencari buku yang bisa memberikan gambaran bagaimana pengelolan kinerja di Indonesia secara praktik. Jadi sebelum memasuki materi topik audit kinerja, mahasiswa perlu memahami apa itu pengelolaan kinerja. Buku bisa didownload di sini:

Waktu itu mata kuliah audit kinerja baru dipisahkan dari audit keuangan. Sebelumnya di dalam satu mata kuliah. Jadi, materi audit kinerja yang saya baca dari Pak Agung Rai dari BPK perlu dilengkapi dengan pengelolaan kinerja. Beberapa auditor BPKP cerita ke saya, buku tersebut sangat bermanfaat untuk bahan sosialisasi. Soalnya, mereka pun bingung sebenarnya framework pengelolaan kinerja Indonesia itu seperti apa.

Buku ini ternyata banyak yang men-download dan jika ada yang mau meng-update akan sangat menarik. Bahkan cocok untuk dijadikan sebagai text book mahasiswa STAN dan universitas lain karena pengelolaan kinerja itu pada dasarnya menjadi backbone integrase dengan sistem-sistem lain. Buku itu juga menjadi awal kenapa saya tertarik untuk riset saya ini.*)

Otley dari tahun 1999 sudah memprediksi sistem pengelolaan kinerja sebagai sistem yang mengintegrasikan berbagai sistem di organisasi. Jadi, bukan sistem budget yang mengintegrasikan berbagai sistem, tetapi malah backbone-nya sistem pengelolaan kinerja. Misalnya sekarang di Kemkeu, backbone-nya saya lihat sudah seperti yang diprediksi Otley. Dulunya pengelolaan kinerja di Kemkeu sebagai side job, sekarang menjadi core job di Biro Perencanaan dan Keuangan. Bisa jadi ke depannya bertransformasi nama biro ini menjadi Biro Kinerja dan Keuangan, dan malah ke depannya Biro Kinerja. Jadi Beyond Budgeting sudah bukan cerita akademisi lagi. Budget juga tidak menjadi kaku lagi. Bahkan, bisa dibilang manajemen tanpa budget.

Contoh di New Zealand (NZ) saya lihat mereka sudah sampai ke sana. Mereka ke target kinerja. Mereka yang diributkan bukan lagi audit keuangan masa lalu, tetapi audit terhadap rencana kinerja ini. Yang diperdebatkan dalam wacana publik soal performance plan-nya, bukan ketika sudah terjadi. Dan tampaknya hanya ada di NZ dimana auditor memberikan opini terhadap performance plan 10 tahunan (semacam opini terhadap Renstra Kementerian/Lembaga/Pemda kalau di Indonesia). Secara teoritis, itu yang diyakini akademisi yang lebih baik. Saya lihat pendekatan ex-ante lebih bermanfaat daripada ex-post.

Contoh dalam keseharian saya, supervisor saya lebih sering bertanya apa next targetnya, bukan tanya-tanya, apa capaianmu terhadap target yang direncanakan. Jadi lebih bisa merangsang untuk melakukan improvement. Secara teoritis itu disebut feed forward. Sejauh ini kebanyakan kita kenalnya pendekatan evaluatif, feedback. Double-loop learning tidak terjadi. Yang terjadi malah konflik 😀

‪MUTIA RIZAL: Yang dibilang Otley itu sejurus tidak pak dengan anggaran berbasis kinerja (ABK)? Atau ABK masih belum beyond budgeting? ABK yg betulan lho ya.. tidak yg seperti kita sekarang ini hehe…☺

RUDY HARAHAP: lebih luas dari performance-based budgeting karena kalau kita lihat di organisasi, pada dasarnya ada berbagai macam control; ada formal dan informal; ada accounting dan non-accounting. Jadi sebenarnya kalau masih diskusi performance-based budgeting itu masih topik lama kebanyakan literatur memang bicara level organisasi jarang yang mampu bicara level nasional. Karena itu, pendekatan audit kinerja BPK sesuai UU No. 15 tahun 2004 ada 2 pendekatan…ex-ante/ pendekatan proses dan ex-post/ pendekatan hasil….sementara kalau membaca hasil LAKIP lebih mendekati pengukuran kinerja dibanding audit kinerja.

Bisa dieksplorasi lagi, proses pengelolaan kinerja atau proses organisasi?

Ini contoh yang saya maksud auditor sudah fokus ke ex-ante http://www.oag.govt.nz/2015/ltps

http://www.gw.govt.nz/assets/Plans–Publications/LTP-2015-25/Accessible-versions/2-Long-Term-Plan-2015-18-Section-8.pdf

Jadi audit reportnya dikeluarkan terhadap Renstra organisasi. Apakah kita pernah ada seperti itu di Indonesia?

IWAN NOVARIAN: Yups…benar banget bang Rudy

RUDY HARAHAP: Setahu saya hanya ada di NZ. Pernah ada di Indonesia? Perisetnya dulu bilang hanya dikenal di NZ

IWAN NOVARIAN: Saya cek dulu ya bang….seharusnya ada

RUDY HARAHAP:  Standar auditnya juga kayaknya nggak pernah ada, deh. Ini bentuk opininya:

In my opinion:

 The plan provides a reasonable basis for:

  • long term, integrated decision making and coordination of the Council’s resources; and
  • accountability of the Council to the community;
  • the information and assumptions underlying the forecast information in the plan are reasonable; and
  • the disclosures on pages [257 to 265] represent a complete list of the disclosures required by Part 2 of the Local Government (Financial Reporting and Prudence) Regulations 2014 and accurately reflect the information drawn from Council’s audited information.

This opinion does not provide assurance that the forecasts in the plan will be achieved, because events do not always occur as expected and variations may be material. Nor does it guarantee complete accuracy of the information in the plan

IWAN NOVARIAN: Ups…belum pernah baca atau belum tahu bang?

RUDY HARAHAP: Belum pernah baca. Ada assurance, tapi tidak memberikan opini kalau di standar IAI. Dan perisetnya pede bilang hanya ada di NZ.

IWAN NOVARIAN: Sesuai UU, tujuan audit kinerja bukan memberikan opini

RUDY HARAHAP: Nach, itu

IWAN NOVARIAN: Yups…kalau swasta (IAI) lebih ke audit finansial

RUDY HARAHAP: Jadi yang membedakan di NZ, mereka mengeluarkan opini. Artinya, kita dibatasi dengan mindset bahwa audit kinerja itu tidak boleh memberikan opini. Tapi di NZ ternyata bisa audit kinerja, bahkan untuk perencanaannya, itu diberikan opini. Itu pentingnya memahami critical theory 😀

IWAN NOVARIAN: Walaupun opininya tidak dapat memberi keyakinan…bla bla bla…, opini dalam audit kinerja sebenarnya bukan menjadi hal yg utama banget

RUDY HARAHAP: Nach, artinya ada opini yang bisa dikeluarkan dari yang kita praktikkan selama ini. Selama ini kita didoktrin hanya ada 4 opini, kan? Dan itu opini atas Laporan Keuangan. Bagaimana, menarik kalau diimplementasikan di Indonesia? Pakem positivism itu membuat kebekuan perkembangan praktik dan teori di Indonesia. Contohnya tadi, opini hanya untuk laporan keuangan. Tidak boleh ada opini untuk non-financial audit.

Padahal, kalau kita mau berorientasi improvement, mestinya auditor terlibat dari perencanaan. Bukan setelah terjadi, atau direalisasikan. Kalau auditor terlibatnya setelah kejadian, ya akhirnya auditor lebih dilihat seperti saat ini. Bagian masalah. Sudah keburu terjadi, terus mau diapain lagi. Disuruh setor balik uangnya, ech akhirnya minta lagi dari vendor. Jadi lingkaran setan.

Kalau kita mau mendobrak, pendekatan audit ex-ante ini menarik. Auditor tidak dilihat mencari-cari kesalahan, tetapi terasa sekali untuk improvement. Contoh paling gampang, mestinya RPJMN-nya Jokowi diaudit apakah reasonable atau tidak. Jangan-jangan karena tidak reasonable, makanya tidak terjadi sinkronisasi dengan berbagai pemerintah daerah, begitu juga RPJMD. Itu juga waktu itu kenapa tertarik bikin buku yang saya edit. Soalnya pas saya baca buku performance audit, walaupun namanya performance audit, tapi pakemnya masih financial audit.

MUTIA RIZAL: Dan deterministik pak.. seolah hanya keuangan yang terpenting dipertanggungjawabkan. 😊

RUDY HARAHAP: Waktu itu penyajinya punya paper. Sayang saya nggak kopi. Menarik tuch kajian filosofisnya kenapa sampai ada opini audit terhadap Renstra. Dan waktu itu saya masih bingung apa yang dimaksud. Saya lihat, koq aneh

IWAN NOVARIAN: Betul banget pak rudi, laporan audit kinerja di BPK lebih fleksible dan variatif, kalau menerapkan opini bisa terpaku pada mengeluarkan opini. Sejarah audit BPK sebenarnya sudah mulai tahun 1978 tapi sejak UU no 15 tahun 2004, BPK belajar audit ke NZ dan SA. Jadi yg saat ini mengacu ke Juklak Audit Kinerja 2008

‪MUTIA RIZAL: Perspektif ini lbh menarik utk mengkaji ex ante nya tadi..terlebih dalam menjawab how do people plan.

RUDY HARAHAP: Jangan sampai di planning membuat target seolah menyelesaikan masalah sosial padahal malah menambah runyam permasalahan di bawah. Praktik hegemoni menjadi dominan dalam membuat perencanaan..bahkan Tania Li pernah bilang tujuan program/proyek kadang tercapai di saat proyek tidak berhasil dilaksanakan. itu yang perlu diwaspadai pengawas pembangunan. Tidak sekedar menilai capaiannya..Saya cuplik laporannya:

From 2006, the Auditor-General has a new statutory duty to issue an opinion on a local authority’s draft and final Long-Term Council Community Plan (LTCCP) under sections 84(4) and 94 of the Local Government Act 2002 (the 2002 Act). Councils have been preparing and publishing long-term financial plans since 1996, but the plans have not been required to be audited until this year.

(http://www.oag.govt.nz/2006/2004-05/part2.htm)

Yang menarik juga bagaimana auditor itu berinteraksi dengan masyarakat membahas audit Renstra itu. Ini prosesnya terecord: http://www.oag.govt.nz/reports/ltccp. Saat ini auditor kita terlalu state-oriented. Padahal, audit sektor publik itu adalah untuk publik. Mestinya interaksi dengan masyarakatnya lebih kuat. Kalau ex post memang sering tidak ada gunanya…coba audit kinerja efektifitas zaman SBY? Misalnya opininya tidak efektif…so what gitu loh..😁😁😁

Ya, mengubah orientasi dari ex-post ke ex-ante lebih bisa mengena ke masyarakatnya. Ya, jadi berkas, doang. Mungkin pas nanti gubernur DKI terbaru dipilih bisa menjadi eksperimen terhadap audit RPJMD-nya. Siapa tahu bisa diapproach. Kayaknya Anies orientasinya ke ex-ante. Habis capek-capek kampanye, terus menang, nach langsung diserbu dengan audit dulu sebelum bekerja lebih jauh. Ayoo tulis siapa yang tertarik, ya.

MUTIA RIZAL: Judul asli  buku Tiana Li:

“The will to Improve : Governmentality, Development and the pratice of politics..”

Di amazon msh banyak pak 😊

ARDENO KURNIAWAN: Bahasa dalam bukunya mudah dipahami atau melangit?

MUTIA RIZAL:Menurut saya mudah dipahami mas.. terjemahannya juga cukup bagus. Tapi lebih asyik aslinya sih memang.. 😊

EKO HERY: Ada e-booknya?

MUTIA RIZAL: Gak ada mas..

RUDY HARAHAP: Selamat membaca

SETYA NUGRAHA: Mantaap mas Rizal bukunya 👍👍

NUR ANA SEJATI:  Jukak evaluasi sakip sebenarnya mengarah kesana pak. Dievaluasi kualitas renstranya, trrmasuk alat ukur alias indikator kinerja utamanya, sampai sejauh mana renstra telah digunakan untuk menyusun RKPD dan anggaran. Hanya saja memang untuk benar-benar melakukan evaluasi terhadap seluruh program dan keterkaitannya dengan visi misi tidak cukup hanya dengan melihat dokumen dan interview dengan beberapa orang. Tapi evaluator atau auditor harus benar-benar tau persis kegiatannya seperti apa.

Dalam banyak hal untuk pemda nama kegiatan sering tidak mencerminkan kegiatan yang sesungguhnya. Belum lagj waktu evaluasi yg sangat terbatas. Pertanyaan lainnya lagi, mengapa isu pentingnya manajemen kinerja ini tidak mengemuka. Mengapa isu audit APBD jauh lebih populer dibanding audit kinerja.

SETYA NUGRAHA: Mungkin APBD lebih “seksi” mba Nur Ana..hehe

EKO HERY: Gak usah jauh-jauh SKP/SKI saja akhirnya formalitas..Penugasan tidak sesuai dengan SKP-nya. Ruh kinerja di SKP/SKI tdk terbangun

NUR ANA SEJATI🌼: Mengapa dianggap lebih seksi?

EKO HERY: Paradigma kita masih duit…belum ke kinerja 🌼

NUR ANA SEJATI🌼: Ini bisa jadi juga menjadi penyebab mengapa korupsi lebih sering merefer ke korupsi APBD. Padahal dari sisi kebijakan banyak hal yg dahsyat yg tidak tersentuh. Sebagai contoh pelanggaran tata ruang dianggap sebagai hal biasa

SETYA NUGRAHA: Beberapa faktor …antara lain….1) mindset APBD semacam bagi bagi jatah masih banyak terjadi,  2) penyerapan anggaran (APBD) menjadi salah satu target lebih penting daripada kinerja itu sendiri….

EKO HERY: Permendagri 54 tidak jalan. Banyak pemda yang masih melaporkan dan mengevaluasi serapan anggaran dan sekedar penyelesaian kegiatan bukan output/outcome

SETYA NUGRAHA: Bener mas Eko 👍

RUDY HARAHAP: Jawabannya mungkin bakal panjang. Sekilas, performance management saja itu sudah lompatan jauh, apalagi bicara performance audit. Mestinya lewat beyond budgeting, terus performance measurement,  baru performance management atau performance governance. Di Indonesia yang kental adalah financial-based atau budget-based atau accounting-based controls. Artinya, berbasis ekonomi yang kapitalistik. Semua serba diukur dari duit. Sementara itu, bicara performance sebenarnya non kapitalistik. Lebih ke sosial.

Sementara itu,  misionaris pembawa ide reform di Indonesia pun sangat kental orientasi kapitalistiknya. Termasuk yang disekolahkan di fakultas ekonomi, sekolahnya para kapitalis. Mereka banyak lulusan US pula. Sementara itu, masyarakat kita pada dasarnya sangat sosialis. Soal kedua, tidak aneh makanya praktik akuntansi seperti budget menjadi simbolik. Pura-pura. Sekedar jadi ritual bagi pelakunya. Kalau murni menerapkan kapitalistik, maka banyak benturannya. Karena budgeting yang ideal ya mesti kapitalistik dan sadis. Pelit (bahasa jelas dari efisien). Berpindah dulu ke beyond budgeting mungkin bisa menjadi jalan tengah, tapi konsep ini tidak mudah dipahami. Apalagi memahami performance management yang lebih advance. Contohnya memahami ex-ante tadi (walaupun saya lihat ex ante ini akan mengena dengan karakter orang Indonesia sebenarnya) 😀

Jadi saya melihatnya bukan sekedar persoalan teknikal, tapi ada persoalan mendasar. Kita sekedar melihatnya secara teknikal tidak jalan, tapi kita tidak pernah berusaha memahami aspek mendasarnya. Contoh yang saya sering ambil itu double entry book keeping bawaan dari US. Tata buku belanda dihapuskan. Padahal yang cocok dalam konteks Indonesia saya lihat tata buku itu. Kita dipaksa punya single account. Catatan lain dianggap liar. Dana taktis dihapuskan. Prof Rohmin yang bikin catatan dana taktis dianggap korupsi. Nyatanya di kantor-kantor praktik itu masih ada. Karena cocok dengan kultur kita

EKO HERY: 👍🏼 tidak bisa tidak

RUDY HARAHAP: Kita sosial, makanya punya catatan dana taktis untuk yang kemalangan. Setelah dulu dimusnahkan, saya yakin sekarang hidup lagi. At least koperasi. Awal tahun tidak punya duit karena negara belum transfer,  ya untuk perjalanan dinas yang urgent ngutang dulu ke koperasi. Kapitalistik yang ideal, kalau karyawan kemalangan ya sudah ada asuransi yang menangani. Kalau awal tahun tidak ada uang, ya ngutang ke bank. Dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa menjawab 😉

Jadi intinya sistem yang dibangun tidak memahami konteks lokal 😉. Makanya dulu waktu ngajar performance audit, terus saya baca buku Agung Rai, saya jadi bingung, koq performance audit dibawa audit efisiensi dan efektivitas. Padahal ideologi performance audit itu dominan efektivitas. Yang promote kan orang operation

EKO HERY: Bertentangan ya pak?

RUDY HARAHAP: Bukan orang accounting

EKO HERY: Itu pak Rudy…sering gak ketemu antara efektivitas dan efisiensi 😃

RUDY HARAHAP: Itu dua ideologi, yang para auditor dengan entengnya sering pakai ketika menyalahkan auditeee. Tidak efisien dan tidak efektif 😀. Padahal dua ideologi yang berbeda. Yang lebih repot lagi mengubah pemahaman bedanya performance audit dengan operational audit 😀Tapi dari sana kita akhirnya memahami banyak yang kita belum tahu. Dulu lulus jadi akuntan saja sudah merasa tahu banyak hal. Begitu kuliah S2 sistem informasi saya baru paham ternyata ilmu akuntansi kita jauh ketinggalan. Kadang belajar lintas disiplin itu ada manfaatnya

Nach ini menarik. Mengubah cara berpikir kapitalistik ke social. Ini kan cuma bahasa ngeles supaya legitimate. Padahal ya sama saja. Malah kata audit itu di NZ dipakai untuk melihat apakah cleaner sudah membersihkan ruangan dengan bersih. Karena reform kita Weberian, all above the law, akhirnya berkompetisi di law over regulations

IWAN NOVARIAN: Kalau ini beneran nanya bang Rudy….apa ya beda audit kinerja dengan operation audit?

RUDY HARAHAP: Bikin regulations menjadi bisnis besar. Bukan saja di DPR, tapi instansi. 😀 Operational audit itu business process yang dilihat. Itu kalau murni. Tapi ada yang bilang, operational audit adalah kata halus dari management audit. Nach lebih membingunkan lagi. Tapi, okelah kita pakai kata management. Artinya ya seperti yang dilakukan Menpan. Melihat proses pengelolaan kinerja.

Sementara itu, performance audit adalah melihat sisi masukan, proses, dan hasil. Kalau mau tegas, ya performance audit itu tinggal lihat outcomes dan outputs. Lihat ukurannya. Sepakati. Terus lihat tercapai atau tidak. Tidak perlu ribut efisien atau tidaknya.tercapai atau tidak outputs dan outcomes yang dijanjikan. Masalahnya, belum sampai ke audit kinerja saja, ukuran ouputs dan outcomesnya sudah tidak jelas. Makanya auditor mesti involved dari planning ini. Karena tanpa ini, gaming seolah-olah perform sangat gampang di results-based management ini.

MUTIA RIZAL:Diskursus ini sebenarnya searah dengan investor yg tidak mau perusahaannya rugi atau kolaps. Lalu kontrol keuangan mnjadi ketat. Tapi privat punya keseimbangan sendiri bahwa produknya harus disukai konsumen sehingga kinerja mrk menjadi lalu seimbang antara finance dan non finance.

Coso, coco dan sejenisnya tujuannya untuk melindungi investor. Sayangnya sektor publik kita menelan mentah-mentah hal ini.. menganggap kalau korupsi bisa ditangani lalu kesejahteraan meningkat. Pandangan ini menurut saya sangat linear.. perlu di dobrak utk lebih memahami masalah yang sebenarnya lebih penting diwaspadai..yaitu pengeluaran anggaran yg legitimate tidak koruptif (seolah sdh oke) tapi tidak menyentuh permasalahan masyarakat.

RUDY HARAHAP: Contoh paling gampang ya coba kita audit kinerja Jokowi. Pasti akan ngeyel-ngeyelan dulu, basisnya RPJMN atau janji kampanye Jokowi? Menarik. Begitu yakinnya selama ini bahwa kalau korupsi dihapus, maka kesejahteraan meningkat. Akhirnya semua ingin menjadi pemberantas korupsi. Yang terjadi malah menjadi tidak saling trust. Karena fundamen dasar tidak dipenuhi. Contoh, LSM berlomba memberantas korupsi. Mereka malah akhirnya menjadi preman di daerah. Soalnya, LSM itu kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Beda dengan di negara maju, LSM sudah punya dana sendiri dari negara. Makanya Hivos LSM-nya Belanda selalu punya duit. Karena kalau tidak salah 2% APBN mereka dialokasikan ke LSM. Coba yang masih di Belgia dicek apa masih 2%

MURWANTARA SOECIPTO: maaf sedang diskusi apa ini kok ada Belgia? Intinya di negara maju terutama di Eropa itu politik sangat stabil, partai politik berkembang baik dan benar LSM pun didanai pemerintah..Kalau mau contoh bagus juga pemilu apapun cuma sekali gak perlu pemilu, pilpres, pilkada tetap cukup sekali pemilu..efisien banget..kalau PM wewenang raja tp.Burgermester Staunton walikota cukup ditetapkan partai yg dominan di wilayah itu gak perlu pilkada..hehe.sekedar sharing…

RUDY HARAHAP: Konteks lokalnya memang banyak beda dengan Indonesia. Kalau murni diserahkan ke partai mayoritas, infrastructure partai kita beda dengan Eropa. Walaupun ada anggota partai cuma lulusan SMA, tapi mereka kecerdasannya jauh. Bukan berarti lulus SMA doang lantas kualitasnya rendah. Saya pernah ketemu anggota parlemen Norwegia yang lulusan SMA saja. Perdana menteri NZ saat ini sebelumnya eks menteri keuangan, tapi bukan sarjana keuangan, malah eks atlit dan lulusan sastra Inggris. Intinya, masih banyak yang perlu kita bahas dan tulis untuk mencari sistem yang lebih mengena ke konteks masyarakat Indonesia. Terutama dalam menata birokrasi. Ayo ditunggu tulisannya 😀

Tulisan Iwan isinya menarik lagi kalau lebih kritis. Apa yang selama ini pengelolaan keuangannya bagus lantas terpilih lagi? Mereka terpilih karena janji populis atau janji tertib mengelola keuangan? Kenapa pengelolaan keuangan tidak menjadi isu kampanye? Jangan-jangan itu sebabnya banyak yang akhirnya kepala daerah terlibat kasus. Mereka pikir mudah menjalankan agenda kampanyenya, padahal mereka di lapangan sudah dipagari oleh begitu banyaknya aturan keuangan daerah. Judulnya perlu lebih bombastis: “Kenapa kampanye Pilkada abai dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?” 😉

*) link buku: http://www.academia.edu/6940151/Book_._Public_sector_performance_accountability_Concept_practices_case_study_and_advance_topics_Akuntabilitas_kinerja_sektor_publik_Konsep_praktik_studi_kasus_dan_topik_lanjutan_

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment