‘Dekriminalisasi’ Pengadaan Melalui Integrasi Penanganan Permasalahan Hukum Barang/Jasa

  Oleh : RAHMAD DAULAY*     Mekanisme pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah sebenarnya sudah merujuk pada berbagai aturan yang ada di Indonesia. Mekanisme ini disusun berdasarkan peraturan terkait perbendaharaan negara, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.  Oleh karena itu, mekanisme ini memungkinkan penanganan permasalahan dan kasus pengadaan, jika terjadi, secara…

Menggagas Asuransi atas “Kriminalisasi” Pengadaan

Oleh : RAHMAD DAULAY*   Kisah tentang pejabat pengadaan yang berakhir di bui sudah tak terhitung jumlahnya. Para pejabat pengadaan itu sebenarnya berharap bisa mengabdi untuk negeri, namun nyatanya diganjar hukuman untuk kesalahan yang tidak diperbuatnya. Untuk meringankan beban pejabat pengadaan yang bernasib serupa di masa  yang akan datang, maka sepertinya diperlukan skema  pengamanan berupa Asuransi Pengadaan. —- Pengadaan…

Paradigma Statis dan Intervensi Yang Dapat Berujung Pada Kriminalisasi

Oleh: RAHMAD DAULAY*   Tulisan ini merupakan refleksi dari pokok-pokok pikiran yang dihasilkan pada diskusi CAFE APPI yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) DPW Sumatra Utara pada 21 April 2017 di Medan dengan tema: “Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Paradoks Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum,” Dari diskusi itu, pikiran saya kembali melayang pada…

Refleksi Pasca Rakor Pencegahan Korupsi Di Sumut

Oleh : RAHMAD DAULAY*   Pada hari kamis-jumat tanggal 6-7 April 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Propinsi Sumatra Utara antara KPK dengan seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Sumatra Utara. Acara meliputi beberapa paparan narasumber, e-planning, MOU, dan diskusi beberapa kelompok kerja. Rapat kerja ini merupakan salah satu dari konsekuensi dibentuknya Satgas…