Mempertanyakan Peran Auditor Internal dalam Mengelola Risiko Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

Oleh: SETYA NUGRAHA**   Artikel ini merupakan hasil penelitian di dua inspektorat di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan kontribusi bagi peningkatan peran auditor internal pemerintah dalam pengelolaan risiko korupsi di sektor publik dan rasa empati penulis terhadap maraknya kasus korupsi yang menimpa pimpinan daerah di seantero negeri ini. — Prolog Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menimpa…

Terobosan dalam Upaya Fleksibilitas Pengadaan BLU/D Bidang Kesehatan

Oleh: ATAS YUDHA KANDITA*   Tulisan ini merupakan lanjutan dari tulisan sebelumnya yang berjudul Fleksibilitas Pengadaan Barang/jasa Pada Layanan Kesehatan Masyarakat. Dalam tulisan sebelumnya telah dijelaskan bahwa BLU/D dapat menggunakan manajemen rantai pasokan dalam menjalankan fleksibilitas pengadaan barang/jasanya. Sejalan dengan fleksibilitas yang dimiliki BLU/D dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengadaan barang jasanya, maka diperlukan sinkronisasi…

Pengalaman Kementerian Keuangan Mencegah Korupsi dengan Mendiagnosis Kesehatan Organisasi

Oleh: LUCKY AKBAR*   Kita sebenarnya sudah jenuh dengan maraknya berita buruk (bad news) berbagai penangkapan pejabat publik dan swasta di Indonesia karena tindak korupsi. Berbagai pendekatan juga telah disampaikan untuk mencegah korupsi ini. Sayangnya, pendekatan tersebut kurang memperhatikan konteks lokal. Praktisi dan akademisi Indonesia terlalu latah menyerap strategi pemberantasan korupsi dari negara lain yang…

Kaderisasi Partai Politik, Upaya Mengatasi Pemimpin Instan

  Oleh: MASSAPUTRO DELLY TP.*   Prolog Ternyata Indonesia juga dikenal sebagai negeri Mie Instan. Tidak percaya? Data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Mie Instan Dunia atau World Instant Noodles Association (WINA) menyebutkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua negara dengan konsumsi mie instan tertinggi di dunia yaitu sebanyak 13,2 milyar bungkus mie instan pada 2015.…

Refleksi Kekalahan KPK: Bertindaklah Cepat, Senyap, dan Tepat!

Oleh: ATAS YUDHA KANDITA*   Komisi anti rasuah terlihat sangat digdaya ketika berurusan dengan ‘raja-raja kecil’ di daerah. Akan tetapi, menghadapi beberapa elit yang lebih ‘kuat’ di negeri ini, KPK terlihat kurang berdaya. Prestasinya menjadi jauh di bawah ekspektasi masyarakat awam. Bila banyak gubernur, bupati, dan walikota menjadi bukti keberhasilan operasi, maka hal tersebut tidak berlaku…

Integrasi Sistem: Solusi Atas Ketidakhematan Berbagai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

  Oleh: MASSAPUTRO DELLY TP.*   Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di penghujung 2011 sudah mengeluh bahwa sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah tidak efisien dari sisi waktu maupun anggaran. Setiap tahun anggaran, pemerintah daerah mesti membuat minimal empat pelaporan keuangan yang ditujukan ke pemerintah pusat dan DPRD. Walapun rezim…

Berbagi Target Kinerja dan Insentif dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak

Oleh : KHUSNAINI*     Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai tulang punggung republik ini tidak ada yang meragukan. Pendapatan negara pada APBN tahun 2016 sebesar Rp1.822,5  triliun rupiah dan sebesar 75%-nya (Rp1.360,2 triliun) berasal dari penerimaan pajak. Hanya saja, dari target sebesar Rp1.360,2 triliun itu, realisasi penerimaan pajak tahun 2016 hanyalah sebesar Rp1.105 triliun. …

Mengintegrasikan Sistem Perpajakan, Sistem Sosial, dan Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia

Oleh: RUDY M. HARAHAP*     Belum lama ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertanyakan ‘mental gratis‘ masyarakat Indonesia. Hal ini tentu dapat menjadi kontroversi. Tentu saja Sri Mulyani menyatakan pendapat demikian bukan tanpa alasan. Sebagai seorang menteri yang pernah bekerja di World Bank, tentu ia memiliki data untuk membandingkan dengan negara lain apakah masyarakat Indonesia…

Memahami Aktivitas Pameran Daerah: Branding Atau Selling?

Oleh: BERGMAN SIAHAAN*     Pameran,dalam sepuluh tahun terakhir semakin giat dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Sedemikian giatnya Pemda menggelar dan mengikuti kegiatan pameran, sedemikian giatnya pula beberapa kalangan mempertanyakan manfaatnya atau yang sering disebut feedback. “Apa hasil dari sebuah pameran yang menghabiskan APBD yang tidak kecil itu?” Demikian pertanyaan yang sering dilontarkan. Saya…

‘Dekriminalisasi’ Pengadaan Melalui Integrasi Penanganan Permasalahan Hukum Barang/Jasa

  Oleh : RAHMAD DAULAY*     Mekanisme pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah sebenarnya sudah merujuk pada berbagai aturan yang ada di Indonesia. Mekanisme ini disusun berdasarkan peraturan terkait perbendaharaan negara, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.  Oleh karena itu, mekanisme ini memungkinkan penanganan permasalahan dan kasus pengadaan, jika terjadi, secara…

Gerakan Efisiensi, Disiplin Nilai, dan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan

Oleh: LUCKY AKBAR*   Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi ini bisa dikatakan belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Masih banyak ditemukan birokrat yang arogan dan menganggap rakyatlah yang membutuhkan. Praktik KKN masih banyak terjadi. Mentalitas birokrat pun masih menuai kritik. Salah satu pemahaman yang perlu diperkenalkan di lingkungan birokrasi adalah penerapan Value Discipline (Disiplin Nilai)…

Lelang Cepat Sebagai Inovasi Pengadaan

Oleh: MUDJISANTOSA*   Proses pengadaan barang atau jasa dalam instansi pemerintah selalu dipersepsikan berlangsung lama. Seperti misalnya yang terjadi pada sejumlah BUMN. Untuk suatu pengadaan sederhana saja, biasanya proses pelelangannya memerlukan waktu lebih dari satu bulan. Benarkah selalu demikian? Mungkin ada benarnya. Akan tetapi pemerintah, dalam hal ini LKPP, telah memberlakukan proses pengadaan dengan menggunakan…