Surat Terbuka untuk Jaksa dan Hakim yang Menjeruji Kawan Kami, Palupi

Oleh: AISYAH MUNIM*     Pengantar: Pergerakan Birokrat Menulis menerima sebuah surat terbuka dari seorang birokrat muda negeri ini. Surat ini ditulis untuk menyuarakan rasa ketidakadilan yang dialami oleh salah seorang sejawat kita, birokrat profesional negeri ini. Sejawat kita itu kini berada dalam sebuah jeruji besi setelah menghadapi tuntutan jaksa yang terhormat dan vonis hakim…

Nyanyian Sendu Murdiyanto: Sosok “Oemar Bakri” Yang Gigih Melawan Korupsi

Foto Pak Guru Murdiyanto (dok.: Ilham) ——————————————————-   Guru dalam filosofi Jawa merupakan akronim dari “digugu lan ditiru” atau orang yang dipercaya dan diteladani. Kepercayaan dan keteladanan tersebut tidak sekedar dikaitkan dengan tanggung jawabnya dalam mengajarkan siswa tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun lebih jauh, guru juga diharapkan menjadi sosok teladan dalam penegakan moral, etika,…

Menyelamatkan Lembaga Keagamaan dari Pragmatisme, Oligarki, dan Superioritas Uang Melalui Reformasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa

Oleh: JOKO PITONO*   Bangsa Indonesia sedang dicengkeram oleh kekuatan pragmatisme, kekuatan oligarki, dan superioritas uang dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Dari situlah timbul kasus-kasus korupsi, mega-skandal, kejahatan kerah putih, dan pelanggaran HAM berat. Ternyata reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 belum mampu mengubah bangsa ini menjadi semakin baik. Hampir semua lembaga terjerumus ke dalam…

Ketunanetraan Politik Warga: Sumber Permasalahan Bangsa

oleh: ANDI P. RUKKA* Barangkali karena terperangkap stigma negatif bahwa “politik itu kotor” sehingga banyak orang yang tidak mau terlibat dalam urusan politik. Mereka menjauh dan mengambil jalur yang “bersih”, tak mau mengotori tangan (atau pikiran) mereka dengan politik praktis. Mereka menjaga jarak dari politik, tidak mau terlibat dalam kegiatan politik apapun. Saat pemilihan umum…

Menumbuhkan Birokrat Yang Kritis dan Membangun

Oleh: BERGMAN SIAHAAN*   Michael G. Roskin (2007) menyebut birokrasi sebagai organisasi berskala besar yang terdiri atas para pihak yang diangkat. Fungsi utama birokrasi adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Birokrasi lazimnya dijalankan di atas rel yang bernama konstitusi dan aturan-aturan lain yang menjadi turunannya. Biasanya terdapat prosedur standar yang mengatur…

Menggagas Asuransi atas “Kriminalisasi” Pengadaan

Oleh : RAHMAD DAULAY*   Kisah tentang pejabat pengadaan yang berakhir di bui sudah tak terhitung jumlahnya. Para pejabat pengadaan itu sebenarnya berharap bisa mengabdi untuk negeri, namun nyatanya diganjar hukuman untuk kesalahan yang tidak diperbuatnya. Untuk meringankan beban pejabat pengadaan yang bernasib serupa di masa  yang akan datang, maka sepertinya diperlukan skema  pengamanan berupa Asuransi Pengadaan. —- Pengadaan…

Paradigma Statis dan Intervensi Yang Dapat Berujung Pada Kriminalisasi

Oleh: RAHMAD DAULAY*   Tulisan ini merupakan refleksi dari pokok-pokok pikiran yang dihasilkan pada diskusi CAFE APPI yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) DPW Sumatra Utara pada 21 April 2017 di Medan dengan tema: “Kriminalisasi Pengadaan Barang dan Jasa, Paradoks Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum,” Dari diskusi itu, pikiran saya kembali melayang pada…

Kekacauan Birokrasi yang Tidak Kompeten

Oleh: JOKO PITONO*   Kompetensi adalah kemampuan, sedangkan kompetisi adalah persaingan. Dalam persaingan, ada pertarungan kemampuan, yaitu membandingkan kemampuan. Yang menang dalam persaingan akan mendapatkan hadiah, sementara yang lebih baik atau lebih tinggi kemampuannya akan mendapatkan penghargaan yang lebih baik dan lebih tinggi pula. Dalam pendidikan juga dikenal kedua istilah kompetensi dan kompetisi. Keduanya saling…

Menolak Kriminalisasi PBJ

Oleh: ATAS YUDHA KANDITA*   Tindak pidana apalagi jika tergolong kejahatan luar biasa, membutuhkan usaha untuk mengungkap dengan analisis yang tidak biasa. Jika auditor maupun penegak hukum berusaha menangkap kasusnya dengan cara ‘biasa saja’, bahkan jika dilandasi dengan motif balas dendam ataupun desakan politik, dapat berujung pada kriminalisasi. Lebih lanjut justru mengakibatkan melemahnya semangat birokrat…

Mengenal Peran Chief Executive Officer dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah

  Oleh: BETRIKA OKTARESA*   Perubahan radikal yang dilakukan pada masa reformasi di Indonesia, salah satunya, adalah desentralisasi. Kita lebih akrab mengenalnya dengan istilah otonomi daerah, yaitu pelimpahan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Upaya tersebut untuk mempersempit jarak antara pengelola negara dengan stakeholder utamanya,…

Nasib Fungsional Pengelola PBJ: Siapa Peduli?

Oleh: AISYAH MUN’IM*   Bayangkan seandainya para Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (FPPBJ) di seluruh negeri ini mogok bekerja? Apakah para pengambil kebijakan di negeri ini akan berbalik peduli dengan nasib mereka? ——— Siapa yang tidak setuju bahwa Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (FPPBJ) adalah tulang punggung sukses tidaknya aktivitas pengadaan di negeri ini? Begitu penting peran…

Memberdayakan Birokrasi: Apa Kabar KORPRI-Ku?

Oleh : ANDI P. RUKKA*   Adakah di antara Anda, para pembaca, yang pernah melihat atau mendengar Pengurus KORPRI bereaksi ketika ada anggotanya yang ‘dirugikan’ dalam sebuah proses pembinaan kepegawaian? Apakah Anda pernah membaca atau mendengar pernyataan keras Pengurus Organisasi kita itu, saat menyikapi perlakuan tidak adil yang dialami oleh anggota KORPRI? Atau pertanyaannya kita…